Pembuktian dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian secara etimologi berasal dari kata “bukti” yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata “bukti” jika mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” maka berarti “proses” , “perbuatan” , “cara membuktikan” , secara terminologi pembuktian berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.
Menurut Sohbi Mahmasosoni , yang dimaksud dengan membuktikan suatu perkara adalah “mengajukan alas an dan memberikan dalil sampai kepada batas yang meyakinkan”. Yang dimaksud dengan meyakinkan ialah apa yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu . Karena itu hakim harus mengetahui apa yang menjadi gugatan dan mengetahui hukum Allah terhadap gugatan itu, sehingga keputusan hakim benar-benar mewujudkan keadilan.
Adapun menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan mempunyai beberapa pengertian, yaitu arti logis, konvensional dan yuridis, dengan penjelasan sebagai berikut:
– membuktikan dalam arti logis ialah memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Contohnya adalah berdasarkan aksioma bahwa dua garis yang sejajar tidak mungkin bersilang
– pembuktian dalam arti konvensional adalah memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relative dengan tingkatan sebagai berikut:
1. kepastian yang didasarkan atas perasaan maka, kepastian ini bersifat intuitif ( conviction in time)
2. kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka oleh karena itu disebut conviction raisonnce
– membuktikan dalam arti yuridis ialah memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dianjurkan.

Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka, dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak, karena ada kemungkinannya bahwa pengakuan, kesaksian, atau bukti tertulis itu tidak benar atau dipalsukan, maka dalam hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan. Membuktikan secara yuridis dalam hukum acara pidana tidaklah sama dengan hukum acara perdata.
Pembuktian dalam ilmu hukum diatur secara komprehensif dan lugas. Meskipun telah diatur secara komprehensif dan lugas namun nilai pembuktiannya tidak secara mutlak dan lebih bersifat subyektif. Jadi kebenarannya yang dicapai merupakan kebenaran yang relatif. Hal ini disebabkan karena pembuktian dalam ilmu hukum hanyalah sebagai upaya memberikan keyakinan terhadap fakta-fakta yang dikemukakan agar masuk akal, yaitu apa yang dikemukakan dengan fakta-fakta itu harus selaras dengan kebenaran. Keyakinan bahwa sesuatu hal memang benar-benar terjadi harus dapat diciptakan dan dapat diterima oleh pihak lainnya, karena apabila hanya dapat diciptakan tanpa diikuti dengan dapat diterimanya oleh pihak lain, akan tidak mempunyai arti. Tidak mempunyai arti dimaksud karena bukti dalam ilmu hukum itu hanya menetapkan kebenaran terhap pihak-pihak yang berperkara saja. Jadi tidak seperti bukti dalam ilmu pasti yakni berlaku umum, yang berarti menetapkan kebenaran untuk setiap orang dan mutlak sifatnya .
Jadi pembuktian adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mendapatkan suatu keadilan yang seadil-adilnya dalam menentukan suatu perkara hukum.

2. Dasar Hukum Pembuktian

Suatu perkara perdata sampai di depan persidangan suatu pengadilan bermula dari adanya suatu sengketa atau suatu pelanggaran hak seseorang. Karena antara pihak yang meelanggar dan pihak yang dilanggar haknya tidak dapat menyelesaikan sengketanya dengan sebaik-baiknya melalui jalan perdamaian, maka sesuai dengan prinsip Negara hukum penyelesaiannya melalui hukum yaitu melalui gugatan kepengadilan.
Pihak yang dilanggar haknya dalam perkara perdata disebut penggugat mengadukan gugatan terhadap pihak yang melanggar sebagai tergugat kepengadilan dengan mengemukakan alasan-alasan atau peristiwa yang menjadi sengketa dan disertai dengan apa yang menjadi tuntutan penggugat.
Agar tuntutannya dapat dikabulkan oleh pengadilan, maka pihak penggugat harus membuktikan peristiwa-peristiwa yang dikemikakan dalam gugatan, kecuai pihak lawanya terusterang mengakui kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut.
Apabila semua bukti sudah diajukan dan menurut pertimbangan hakim dalil-dalil yang dikemukakan, ternyata berhasil di buktikan gugatan akan di kabulkan. Sebaliknya menurut pertimbangan hakim tidak berhasil dibuktikan dalil-dalilnya, maka guagtn pengugat ditolak.
Dalam pembuktiannhya seorang harus mampu mengajukan bukti-bukti yang otenntik. Keharusan pembuktian ini didasarkan antra lain pada firman Allah SWT, Q.S. Al- Baqarah (2) :282. Yang berbunyi :

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Firman Allah dalam Q.S. Al-maidah (5): 106 yang berbunyi:

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu….

Keharusan adanya pembuktian terkadang menjadi dilema masyarakat, karena sesuatu gugatan yang sebenarnya benar, harus ditolak karena hanya si penggugat tidak dapat membuktikan tentang kebenarannya. Sementara itu, dibenarkan gugatan-gugatan yang dapat dibuktikan walaupun bukti itu sebenarnya adalh suatu bukti yang mengandung unsur kesamaran yang dipalsukan.
Pada setiap proses perkara yang penyelesaiannya melalui pengadilan pada asasnya diperlukan pembuktian baik itu terjadi dalam proses perkara perdata ataupun dalam proses perkara pidana. Hukum pembuktian dalam hukum acara merupakn suatu hal yang sangat penting , karena tugas hukum acara yang terpenting adalah menentukan kebenaran dalam suatu pertentangan kepentingan. Dalam menetukan kebenaran itulah dicari bukti-bukti yang turut memberi penerangan bagi hakim dalam mengambil putusan akhir.
Meskipun pembuktian dalam dunia hukum penuh dengan unsur subjektifitasnya, namun acara tersebut mutlak harus diadakan. Karena pembuktian bertujuan untuk dijadikan dasar bagi para hakim dalam menyusun putusannya.
Hakim apabila secara mutlak menyandarkan pada keyakinan saja tanpa alat-alat bukti lainnya, akan berakibat terjadinya tindakan kesewenang-wenang. Karena keyakinan hakim itu sangat subyektif, maka dari itu sewajarnyalah apabila dari dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa itu menjadi dasar pertimbangan juga hbagi hakim agar dapat tercapai suatu keputusan yang obyektif.
Dalam hukum positif, perihal pembuktian mempunyai muatan unsur materil dan formil. Hukum pembuktian materil mengatur tentang dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu dipersidangan serta kekuatan pembukktianya. Sedangkan hukum pembuktian formil mengatur tentang cara mengadakan pembuktian.
Pengaturan pembuktian dalam acara perdata bersifat materil dan formil tercantum dalam Hct Herzeine Hedone Sisch Reglegment (HIR) dan Rechtuc Reglegment Buitengewesten (RBg). Khusus untuk hukum pembuktian yang bersifat materil tercantum dalam Burgelijk Wetbaek (WB) buku keempat.
Dasar hukum pembuktian dalam hukum positif tercantum pada pasal 163 HIR, pasal 283 RBg, dan pasal 1865 BW. Bunyi ketiga pasal tersebut pada hakikatnya adalah sama yakni

“barangsiapa meyatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadian itu”

Perlunya pembuktian ini agar manusia tidak semaunya saja menuduh orang lain dengan tanpa adanya bukti yang menguatkan tuduhannya. Adanya kewajiban ini akan mengurungkan gugatan oran-oran yang dusta, lemah dan gugatan yang asal gugat. Oleh karena itu, Imam Malik sebagai fuqaha tidak membenarkan gugatan yang tidak nampak adanya kebenran dan penggugatnya tidak perlu diminta sumpahnya, karena semata-mata melihat qarinah-qarinah secar lahiriyah.

B. Macam-Macam Alat Bukti dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional

Alat bukti artinya alat untuk menjadi pegangan hakim sebagai dasar dalam memutus suatu perkara, sehigga denagn berpegang kepada alat bukti tersebut dapat mengakhiri sengketa diantara mereka.
Dipandang dari segi pihak-pihak yang berperkara, alat bukti artinya alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim di muka pengadilan. Dipandang dari segi pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti artinya alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh hakim untuk memutuskan suatu perkara.jadi alat bukti tersebut diperlukan oleh pencari keadilan maupun pengadilan.
Adapun macam-macam alat bukti dalam hukum Islam dan hukum Nasional sebagai berikut:

a. Menurut Hukum Islam

Menurut fuqaha, alat bukti ada tujuh macam yaitu:

• Al Iqrar
• Al Bayyinah
• Al Yamin
• An Nukul
• Al Qosamah
• Ilmu Pengetahuan Hakim
• Qorinah

Menurut Samir ‘Aaliyah, alat-alat bukti itu ada enam dengan urutan sebagai berikut:

• Pengakuan
• Saksi
• Sumpah
• Qorinah
• Bukti berdasakan indikasi-indikasi yang nampak
• Pengetahuan hakim
Menurut Abdul Karim Zaidan, alat-alat bukti ada sembilan dengan urutan sebagai berikut:

• Pengakuan
• Saksi
• Sumpah
• Penolakan sumpah
• Pengetahuan hakim
• Qorinah
• Qosanah
• Qifayah
• Qur’ah

2. Menurut Hukum Nasional

Untuk membuktikan peristiwa-peristiwa si muka persidangan dilakukan dengan menggunakan alat-alat bukti. Dengan alat-alat bukti yang diajukan itu memberikan dasar kepada hakim akan kebenaran peristiwa yang diadilkan.
Dalam hukum acar perdata telah diatur alat-alat bukti yang dipergunakan di persidangan. Dengan demikian hakim sangat terikat oleh alat-alat bukti, sehigga dalam menjatuhkan putusannya, hakim wajib memberikan pertimbangan berdasarkan alat-alat yang sah menurut undang-undang.
Alat-alat bukti menurut pasal 164 HIR/284RBg?1866 KUH Perdata adalh sebagai berikut:
a. Surat
b. Saksi
c. Persangkaan
d. Pengakuan
e. Sumpah

Bilamana diperlukan, tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan pemeriksaan ditempat, dan penyelidikan orang ahli guna memvalidkan data yang diperlukan,sebagaimana dinyatakan dalm pasal 153 ayat 1 HIR yang bunyi:

“jika ditimbang perlu ada faedahnya, maka ketua boleh mengangkat satu atau dua orang komisaris dari para dewan itu, yang dengan bantuan panitera pengadilan akan melihat keadaan tempat atau menjalankan pemeriksaan di tempat itu, yang dapt menjadi keterangan pada hakim”.

Juga disebutkan adalm pasal 154 HIR yang berbunyi: “jika pengadilan negeri menimbang, bahwa perkara itu dapat lebih terang, jika diperiksa atau dilihat oleh orang ahli, maka daqpatlah ia mengangkat ahli itu, baik atas permintaan kedua pihak, maupun karena jabatannya”.

Sedangkan menurut pasal 100 UU No. 5 tahun 1986 tentang peradilan tata Usaha Negara:

• Surat atau tulisan
• Keterangan ahli
• Keterangan ahli
• Pengakuan para aihak
• Pengetahuan hakim

Menurut Undang-Undang RI NO. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pasal 36 alat bukti ialah:

• Surat dan tulisan
• Keterangan saksi
• Keterangan ahli
• Keterangan para pihak
• Petunjuk
• Alat bukti dan berupa informasi yang diucapkan, diterima, atau disimpan secar elektronik dengan alat optik atau yang serupa.

Dalam hukum acara pidana, perihal alat-alat bukti tercantum dalam pasal 184 KUHAP, dinyatakan dalam pasal itu bahwa alat-alat bukti yang sah yaitu:

• Keterangan saksi
• Keterangan ahli
• Surat
• Petunjuk
• Keterangan terdakwa

C. Persamaan dan Perbedaan Hukum Pembuktian dan Alat-Alat Bukti Menurut Hukum Islam dan hukum Nasional

a. Tentang Prinsip-Prinsip Pembuktian

Dalam hukum Islam mengenai prinsip-prinsip pembuktian tidak banyak berbeda dengan perundang-undangan yang berlaku di zaman moderen sekarang ini dari berbagai macam pendapat tentang arti pembuktian, maka dapat disimpulkan bahwa pembuktan adalah suatu proses mempergunakan atau mengajukan atau mempertahankan alat-alat bukti dfi muka persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, sehingga mampu meyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan atau dalil-dali yang telah dikemukakan oleh pihak lawan.

b. Tentang Dasar Hukum Pembuktian

Perbedaanya dalam hukum acara Islam dasar hukumn ya ialah Al-Qur’an, As-Sunnah dan metode ijtihad. Sedangkan dalam hukum nasional landasannya pemikiran yang tertuang dalm pasal demji pasal, tetapi sama-sam memilki dasar pijakan.

c. Tentang Kewajiban Pembuktian

Perbedaannya, hukum acara Islam dasar hukumnya dari nash. Hukum acara perdata landasannya pemikiran yang tertuang dalam pasal demi pasal.
Persamaanya, menganggap bahwa membuktikan kebenaran adalah suatu hal yang sangat penting. Tentang beban pembuktian sama-sama didahulukan pada pengugat yang memiliki hak. Dan sistem pembuktian berimbang artinya tergugat juga harus membuktikan bantahnnya.

d. Tentang Alat-alat Bukti

Baik hukum acara Islam maupun hukum acara perdata, sama-sama menganggap mutlak diperlukan mengenai alat-alat bukti, tidak hanya bersandar kepada keyakinan hakim saja karena keyakinan hakim itu sangat subjektif maka dari itu sewajarnyalah apabila dari dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa itu menjadi dasar pertimbangan bagi hakim agar tercapai suatu keputusan yang objektif.
Menurut hukum Islam bukti tertulis merupakan bukti yang penting dan pokok, sama dengan didalam hukum acara perdata bukti tertulis merupakan bukti yang utama hanya di dalam hukum acara Islam, setiap bukti tretulis tidak boleh mengorbankan hukum materiil Islam. Dalam hukum acara Islam, setiap alat bukti terutama bukti surat, buktio saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah berdsarkan nash, sedangkan selain itu, misalnya pengetahuan hakim, pemeriksaan setempat, keterangan ahli, Qasanah, qifayah, qur’ah, nukul, dan lain-lain bedasarkan hasil ijtihad.

e. Tentang Buti Persangkaan

Dalam hukum Islam tidak semua qarinah dapat dijadikan alat bukti, qarinah yang bisa dijadikan alat bukti walaupun tidak didukung oleh bukt lainnya disebut qarinah wadlihah yaitu qarinah yang jelas dan meyakinkan yang tidak bisa untuk dibantah llagi oleh manusia berakal.
Namun pada dasarnya qarinah itu tetap dijadikan sebagai bukti persangkaan dan bisa menjadi alat pembuktian yang langsung jika tidak ada lagi alat bukti yang lain.
Dalam hukum positif bahwa persangkaan itu bukanlah sebagai alat bukti atau disebut juga alat pembuktian tidak langsung karena hakim dalam mengambil kesimpulan haruslah menyesuaikan dengan alat bukti lainnya.
Bila dikomparasikan dengan hukum acara pidana, maka makna persangkaan/petunjuk dalam hukum islam lebih luas. Karena dalam hukum Islam batasan dalam mengaolikasikan alat bukti persangkaan/petunjkuk adalah persangkaan/petunjuk itu harus jelas dan mampu meyakinkan hakim. Sementara itu dalam hukum acara pidana alat bukti oersangkaan/petunjuk hanya dapat diaplikasikan bila didapat dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa sehigga alat bukti ini terkesan sebagai alat pembuktian yang bersifat tidak langsung.

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s