PERNIKAHAN BEDA AGAMA

A.    Kedudukan Perkawinan Lintas Agama Dalam Persfektif Hukum Islam

 

Islam mengajarkan prinsip muamalah di antara sesama manusia tanpa memandang perbedaan agama. Dalam banyak aspek Islam tidak mengenal fanatisme agama. Tetapi, hubungan kemanusiaan yang mengarah pada tujuan hidup bersama dan membina keluarga atas dasar pernikahan mempunyai hukum tersendiri.

Bagi pemeluk agama manapun, pernikahan merupakan lembaga yang dipandang sakral. Sedangkan bagi umat Islam, nilai sakral pernikahan, antara lain, karena dipatri dengan nama Allah dan dijalani sebagai Sunah Rasul. Dengan demikian, ada kaidah keagamaan yang tidak boleh dilanggar.

Perkawinan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah Saw, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi.[1] Perkawinan merupakan basis pertama untuk membangun keluarga dan masyarakat, yang sudah pasti akan menimbulkan nilai-nilai yang banyak memberi pengaruh dalam kehidupan pribadi ataupun masyarakat.  Dalam islam, menikah dengan orang “ahli kitab ” itu diperkenankan. Namun menikah dengan orang musyrik dalam bentuk apa pun sama sekali dilarang, baik orang yang menyembah berhala, orang yang kelua dari Islam, penyembah sapi atau bintang yang lain, menyembah pepohonan ataupun menyembah batu[2]. Hal ini seuai dengan firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 221 sebagai berikut:221. 

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

Ulama ahli sunnah wa al- jamaah bersepakat bahwa menikah dengan perempuan Yahudi dan Nasrani itu diperbolehkan karena pernah dipraktekkan oleh para sahabat, misalnya Utsman bin Affan, Thalhah bin Zubair, Ibnu Abbas, Hudzaifah. Juga pernah dilakukan oleh para tabi’in seperti Said bin Zubair, al-Hasan, Mujahid, Thwus, Ikrimah.[3]

Walaupun pernah dipraktekkan oleh para sahabat dan tabi’in, Abdullah bin Umar berpendapat bahwa menikahi perempuan Yahudi maupun Nasrani  itu tidak di bolehkan.[4] Abdullah bin Umar pernah berucap: “Allah telah melarang orang muslim menikahi orang musyrik. Maka aku tidak tahu mana syirik yang lebih besar ketimbang seorang perempuan yang berkata bahwa Tuhannya adalah Isa, padahal sebenarnya Isa itu hanyalah hamba Allah dan Rasulullah di antara Rasul-Rasul-Nya yang lain.”[5]

Pernikahan Perempuan Muslim dengan Laki-Laki Nonmuslim

Semua ulama sepakat bahwa perempuan muslimah tidak diperbolehkan kawin dengan laki-laki nonmuslim, baik ahli kitab maupun musyrikpengharaman tersebut didasarkan pada QS Al- baqarah ayat 221 dan QS Al-Mumtahanah ayat 10

As-Sayyid Sabiq menyebutkan beberapa argument tentang sebab diharamkannya perempuan muslim kawin dengan laki-laki nonmuslim sebagai berikut :

  • Orang kafir tidak boleh menguasai orang islam berdasarkan QS. An-Nisa 141…dan Allah takkan member jalan orang kafir itu mengalahkan orang mukmin.
  • Laki-laki kafir dan ahli kitab tidak akan mauu mengerti agama isttrinya yang muslimah, malah sebaliknya mendustakan kitab dan mengingkari ajaran Nabinya.
  • Dalam rumah tangga campuran, pasangan suamai-istri tidak mungkin tinggal dan hidup karena perbedaan yang jauh[6]

Selain itu, khitab atau titah Allah pada QS. Al-Baqarah ayat 221 ini ditujukan kepada para wali untuk tidak menikahkan wanita Islam dengan laki-laki bukan Islam. Keharamannya tersebut bersifat mutlak, artinya wanita Islam secara mutlak haram kawin dengan laki-laki yang bukan beragama Islam, baik laki-laki musyrik atau ahlul kitab.[7]

2.       Pernikahan Laki-laki Muslim dengan Perempuan Musyrik

Para ulama sepakat mengharamkan laki-laki muslim kawin atau mnikah dengan permpua penyambah berhala[8]. Perempuan Musyrik disini mencakup permpuan penyambah berhala, perempuan murtad, penyambah api, dan penganut aliran libertine.

Satu hal yang membedakan perempuan musyrik dengan prempuan ahli kitab, menurut As-Sayyid Sabiq adaah bahwa perempuan musryik tidak memiliki agama yang melarang berkhianat, mewajibkan berbuat amanah, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Apa ang dikerjakan dan pergaulannya dipengaruhi ajaran-ajaran kemusyrikan, yakni khurafat dan spekulasi (teologis) atau lamunan dan bayangan yang dibisikkan syetan. Inilah yang bisa menyebabkan ia mengkhianati suaminya dan merusak akidah anak-anaknya.[9]

B.     Kawin Lintas Agama di Indonesia

Pada tanggal 1 Juni 1980 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa berkaitan dengan kawin lintas agama yan telah dibicarakna pada konfrensi Tahunan Kedua MUI pada tahun 1980. Fatwa tersebut menghasilkan dua butir ketetapan.

Pertama, Bahwa seorang perempuan Islam tidak diperbolehkan untuk dikawinkan dengan seorang laki-laki bukan islam. Kedua, bahwa laki-laki muslim tidak diizinkan mengawini seorang perempuan bukan Islam., termasuk Kristen (Ahli Kitab). Ketetapan laki-laki muslim dilarang mengawini perempuan non- muslim ini merupakan perkembangan baru Fiqh Indonesia yang bersebrangan dengan teks QS. Al- Maidah [5]:(5).

Dilihat dari metode Istinbat al-ahkam yang di gunakan untuk membatalkan teks QS Al- Maidah [5]:(5) , MUI beragumen dengan menggunakan metode Masalih al-mursalah, yakni demi kepentingan masyarakat Islam.

Dalam hukum positif Indonesia terdapat kesulitan tersendiri dalam merumuskan secara pasti peraturan masalah kawin lintas agama bagi umat Islam di Indonesia. Peradilan Agama sebagai pradilan bagi orang-orang yang beragama Islam di antaranya mempunyai sumber hukum dari HIR/R.Bg., UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI yang masing-masing mengatur mengenai pernkahan lintas Agama[10]  .

Pendapat yang sering dianut para hakim pengadilan agama menganggap tidak boleh dilakukan penikahan lintas agama, baik antara laki-laki muslim dengan perempuan non-muslim ataupun sebaliknya. Pendapat ini didasarkan pada KHI pasal 40 butir c, yakni:

“dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan karena keadaan tertentu :

(c): seorang perempuan yang tidak beragama Islam ”

Dan KHI pasal 44, yakni:

“seorang perempuan Islam dilarang melangsungkan perkawinan denga seorang laki-laki yang tidak beragama Islam”

Larangan ini menjadi lebih kuat menurut pendapat Ahmad Sukarja karena UU No.1 tahun 1974 pasal 2 (1) menyebutkan: perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayannya itu. Di samping itu juga merujuk pada pasal 8 (f), yakni: perkawinan dilarang antara dua orang yang: (f) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain berlaku, dilarang kawin.[11]

Pertimbangan pelaragan kawin lintas Agama dalam KHI antara lain: Pertama, pandangan bahwa kawin lintas agama lebih banyak mnimbulkan persoalan, karena terdapat beberapa hal prinsip yang berbeda antara kedua mempelai. Memang ada pasangan perkawinan beda agama dapat hidup rukun dan mempertahankan ikata perkawinannya, namun yag sedikit ini dalam pembinaan hukum belum dijadikan acuan, karena hanya merupakan eksepsi atau pengecualian. Kedua, KHI mengambil pendapat ulama Indonesia, termasuk di dlamnya MUI[12] .

Sebaga jalan keuar bagi seorang muslim yang kawin dengan nonmuslim adalah mencatatkan diri pada Kantor Catatan Sipil. Namun jalan ini pun pernah mendapat kritikan dari MUI DKI Jakarta, kerena menurutnya Kantor Catatan Sipil sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 2 (2) hanya bertugas sebagai pencatat perkawinan bagi non-Islam.


[1]Prof.Dr.H.M.A. Tihami, M.A., M.M.  dan Drs. Sohari Saharani, M.M., M.H. , Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2009), hal 15

[2] A.Rahman I. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2002), hal 175

         [3]Ibid .178-179

        [4] Ibid.

        [5]Ibid .

[6]Suhadi, Kawin Lintas Agama Persfektif Kritik Nalar Islam, (Yogyakarta: LKis Yogyakarta.2006), hal. 36-37

[7]Dr. H. Chuzaimah T. Yanggo dan Drs. H.A. Hafiz Anshary, AZ, M.A, Problematika Hukum Islam Kontemporer,(Jakarta: Pustaka Firdaus.1996), hal 15

[8]Abdul Mutaal Muhammad Al Jabry, Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam, (Jakarta: Bulan Bintang. 1998), hal 19

[9]Suhadi, Kawin Lintas Agama Persfektif Kritik Nalar Islam, (Yogyakarta: LKis Yogyakarta.2006), hal. 38

[10] Ibid. 51

[11] Ibid. 52

                [12]Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali, 1995), hal 354

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s