Asal Mula dan Perkembangan Hukum Internasional

Sistem hukum Internasional modern merupakan suatu produk, kasarnya,dari 400 tahun terakhir ini,  yang berkembang dari adat istiadat dan praktek-praktek negara-negara Eropa modern dalam hubungan-hubungan  dan komunikasi-komunikasi mereka. Sementara masih terlihat bukti pengaruh para penulis dan ahli-ahli hukum dari abad-abad ke-16, ke-17 dan ke-18. Lagipula, Hukum Internasional masih tetap diwarnai dengan konsep-konsep seperti kedaulatan nasional dan kedaulatan teritorial, dan konsep kesamaan penuh serta kemerdekaan negara-negara,  yang meskipun memperoleh kekuatan dari teori-teori politik yang mendasari sistem ketatanegaraan Eropa modern,  anehnya beberapa konsep ini memperoleh dukungan dari Negara-negara non Eropa yang baru muncul.

Akan tetapi pengungkapan sejarah sistem tersebut harus dimulai dari masa yang paling awal, karena justru pada periode kuno kaidah-kaidah perilaku yang mengatur hubungan-hubungan masyarakat-masyarakat independen itu dipandang perlu dan muncul dari adat istiadat yang ditaati oleh masyarakat-masyarakat ini dalam hubungan-hubungan timbal balik mereka. Traktat-traktat, kekebalan para duta besar, dan perundang-undangan serta adat istiadat mengenai perang ditemukan beberapa abad sebelum lahirnya agama Kristen, misalnya di Mesir dan India kuno, sementara itu terdapat  beberapa kasus sejarah mengenai penyelesaian arbitrasi dan mediasi pada masa Cina Kuno dan permulaan dunia Islam, walaupun mungkin keliru menganggap contoh-contoh awal ini sebagai sesuatu yang merupakan sumbangan terhadap evaluasi sistem modern Hukum Internasional.

Sebagai contoh, kita menjumpai dalam periode Negara-negara kota Yunani, yang kecil tetapi merdeka anatara satu dan yang lain, tentang bukti adanya suatu bentuk embrio Hukum Internasional, meskipun terbaats wilayahnya, yang oleh seorang penulis –Prof.Vinogradoff- secara tepat dilukiskan sebagai “intermunicipal”. Hukum intermunicipal ini terdiri atas kaidah-kaidah kebiasaan yang telah dikristalisasikan ke dalam hukum yang berasal dari adat istiadat (usages) yang telah lama berlaku serta ditaati oleh kota-kota ini seperti, kaidah-kaidah mengenai tdk dapat diganggu gugatnya kurir-kurir (utusan) dalam peperangan, perlunya pernyataan terlebih dahulu tentang perang, dan perbudakan tawanan-tawanan perang. Kaidah-kaidah ini tidak hanya diterapkan dalam hubungan kota-kota Yunani yang berdaulat ini inter se, akan tetapi di antara kaidah tersebut adalah pengaruh agama yang mendalam, yang merupakan suatu karakteristik suatu zaman dimana pembedaan antara hukum, moral, keadilan dan agama tidak dibatasi secara tegas.

Dalam periode kekuasaan Romawi terhadap dunia kuno, juga muncul kaidah-kaidah yang mengatur hubungan-hubungan antara Romawi dan berbagai macam bangsa atau rakyat dengan siapa Romawi mengadakan hubungan. Satu aspek penting dari kaidah-kaidah ini adalah karakter hukumnya, jadi berlawanan dengan hakikat keagamaan dalam kaidah-kaidah kebiasaan yang ditaati oleh Negara-negara kota (City States) Yunani. Akan tetapi, sumbangan utama Romawi terhadap perkembangan hukum internasional melalui kaidah-kaidah tersebut hanya sedikit dibandingkan melalui pengaruh tidak langsung hukum Romawi pada umumnya, karena pada saat dihidupkannya studi tentang hukum Romawi di Eropa, tampak adanya analogi-analogi dan prinsip-prinsip yang mampu menyesuaikan diri terhadap pengaturan hubungan-hubungan antara Negara-negara modern.

Sesungguhnya sumbangan langsung Yunani dan Romawi terhdap perkembangan hukum internasional relatif kurang. Kondisi-kondisi yang mendukung pertumbuhan hukum bangsa-bangsa baru muncul pada abad ke-15, pada saat di Eropa mulai bermunculan Negara-negara beradab yang merdeka. Sebelum masa itu Eropa telah melewati tahap dimana kondisi yang ada demikian kacau-balau (chaotic) sehingga tidak memungkinkan berkembangnya kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antara bangsa-bangsa, atau keadaan politik yang sedemikian rupa sehingga tidak memputuhkan perangkat hukum internasional. Dengan demikian dalam periode akhir sejarah Romawi dengan wibawa Kekaisaran Romawi yang meluas mencakup keseluruhan dunia beradab, tidak ada satu pun Negara yang merdeka, dan karenanya tidak diperlukan adanya hukum bangsa-bangsa. Selama abad pertengahan, terdapat dua hal khusus yang menjadi penghalang evolusi suatu sistem hukum internasional, yaitu:

  1. Kesatuan duniawi dan rohani sebagian besar Eropa di bawah Imperium Romawi Suci (Holy Roman Empire), meskipun sampai sebegitu jauh ketentuan ini masih merupakan dugaan dan dibantah oleh sejumlah besar contoh konflik dan ketidakrukunan, dan
  2. Struktur feodal Eropa Barat, yang melekat pada hierarki otoritas yang tidak hanya menghambat munculnya Negara-negara merdeka, akan tetapi juga mencegah nagara-negara pada saat itu memperoleh karakter kesatuan dan otoritas Negara-negara berdaulat modern.

Perubahan-perubahan besar terjadi pada abad-abad ke-15 dan ke-16. Penemuan Dunia Baru, masa pencerahan (renaissance) ilmu dan reformasi yang merupakan revolusi keagamaan yang telah memporak-porandakan belenggu kesatuan politik dan rohani di Eropa, dan mengguncangkan fundamen-fundamen umat Kristen pada abad pertengahan. Teori-teori dikembangkan untuk menyongsong kondisi-kondisi baru itu secara intelektual, konsepsi-konsepsi sekuler mengenai Negara modern yang berdaulat dan mengenai kedaulatan modern independen secara tegas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s